Keberadaan PT Freeport yang mengeruk emas Indonesia sejak 1967,
hampir selalu melahirkan kontroversial. Beberapa kali Freeport dianggap
tidak patuh pada aturan main investasi dan pengolahan tambang yang
berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah Freeport masih belum mau
membangun smelter atau instalasi pemurnian tambang sesuai Undang-Undang
pertambangan.
Manajer Penggalangan Dukungan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang)
Andika merasa heran dengan sikap pemerintah dan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) yang tidak pernah tegas menindak perusahaan asing
tersebut. Bahkan dia menyebut wajah pertambangan Indonesia sama saja
dengan zaman penjajahan atau kolonial.
"Wajah pertambangan kita belum ada perubahan bahkan dari fase-fase
kolonial. Belum ada perubahan signifikan. Itulah saya heran kepada SBY,
sebetulnya tidak ada harapan lagi pada SBY ini. Kita butuh kebijakan
komitmen yang tinggi tegas," ucap Andika ketika ditemui di Kantor SPI,
Mampang, Jakarta, Rabu (4/9).
Belum habis dengan Freeport, Andika sekarang menuding proyek
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau
yang dikenal dengan MP3EI sebagai proyek kapitalis pengeruk Sumber Daya
Alam (SDA). Melalui proyek ini, pemerintah membuka pintu lebar-lebar
bagi investor asing untuk membangun suatu kawasan dan memanfaatkan
potensi yang ada di Indonesia.
Pembangunan ini dinilai hanya untuk memudahkan asing mengeruk hasil
alam tanah air. Andika menuding ada semacam skenario hitam di balik
program MP3EI. Semua sudah mulai terbaca di mana peta pembangunan selalu
mengarah pada hasil alam. Semisal tambang Nikel di Sulawesi, mangan di
Indonesia Timur serta LNG di Sulawesi Tengah.
"Pemerintah hanya membuka situs-situs terbelakang untuk di
eksploitasi. MP3EI hanya akan menjadi malapetakan buruk bagi
perekonomian kita. Pemerintah mencoba mendaur ulang cerita lama
(kolonial)," sebutnya.
Dalam mega proyek ini, pemerintah juga dinilai banyak membohongi
rakyat. Salah satunya adalah klaim atas penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah selalu mengumumkan bahwa proyek ini bakal menyerap banyak
tenaga kerja. Menurut Andika semua itu tidak benar karena proyek MP3EI
menggunakan teknologi tinggi dan tidak membutuhkan banyak tenaga
manusia.
"Investasi MP3EI sedikit menyerap tenaga kerja, menyerap tenaga kerja
itu bohong besar. Proyek ini hanya menyerap tenaga kerja pra
konstruksi, masa konstruksi. Yang diperlukan hanya buruh bangunan,
tukang aduk semen. Jenis kategori buruh saja," katanya.
Bahkan pemerintah cenderung memanfaatkan momentum realisasi
proyek-proyek MP3ei untuk memanipulasi masyarakat. Caranya dengan
merevisi UU dan aturan-aturan investasi yang sekiranya menghambat.
Banyak aturan dan perundangan yang direvisi bahkan dilanggar demi
melancarkan mega proyek ribuan triliunan Rupiah tersebut. Pemerintah
menggunakan momen implementasi MP3EI sebagai bahan untuk mengubah
pelbagai regulasi dan UU untuk memudahkan asing masuk Indonesia. Semua
penghambat bagi investor asing dipangkas.
(mdk/noe)
Sumber : http://m.merdeka.com
0 komentar:
Post a Comment