Jadi Tersangka KPK, Walikota Palembang: Saya Ikhlas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka terhadap Walikota Palembang Romi Herton beserta istrinya, Masitoh. Keduanya dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Romi mengatakan sebagai warga negara yang baik, dirinya akan taat hukum jika nanti dipanggil KPK.

“Saya akan menghadapi dengan ikhlas dan saya akan taat hukum, kalau dipanggil nanti saya akan patuh hukum. Insya Allah saya akan memberikan keterangan sesuai apa saya berikan. Saya ikhlas,” kata Romi Herton di kediamannya di Jalan Wiro Suntiko Nomor 09, Kelurahan Bukit Kecil, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (16/6/2014). Dikutip dari liputan6.

Romi pun mengatakan bahwa dirinya baru mendapatkan informasi penetapan tersangka dari running text televisi dan belum mendapatkan surat resmi dari pihak yang berkompeten.

Untuk menghadapi hal tersebut, ia mengakui tidak ada persiapan khusus, baik upaya hukum maupun pengacara khusus. “Saya kira tidak apa-apa, saya akan hadapi ini dulu. Tidak ada pengacara, belum ada,” ujar Walikota Palembang.

Kendati tersangkut kasus suap, ia menjamin bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang harus tetap jalan. Terlebih sudah terlihat suatu tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.

Di mana, lanjutnya, pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Palembang naik cepat dari Rp 1,85 triliun menjadi Rp 3,2 triliun. Pertumbuhan ekonomi ini dinilainya harus dihargai dan diteruskan oleh penerusnya ke depan.

Menyoal istrinya yang turut terseret dalam kasus ini, Romi mengatakan bahwa keluarganya adalah keluarga pejuang yang kuat. “Keluarga saya sebagai keluarga pejuang harus kuat, anak-anak saya harus kuat, karena saya tidak mencuri harta negara. Saya mempertahankan hak saya,” tambahnya.

Romi pun membantah saat ditanyakan perihal tuduhan akan pengakuan palsu yang ia berikan saat sidang sebelumnya. “Siapa yang palsu, nanti lihat hakim-lah,” sanggahnya.

Ia juga seakan membungkam suara ketika ditanyakan soal hukuman seumur hidup yang dibebankan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. “Saya no comment,” pungkasnya. (liputan6/sbb/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/06/16/53248/jadi-tersangka-kpk-walikota-palembang-saya-ikhlas/#ixzz34qSu0QNQ 

Read More

4 Fakta kasus keracunan di RS Boromeus Bandung

Rumah sakit adalah sebuah tempat dimana para dokter dan perawat untuk merawat pasien yang sakit. Namun dokter maupun suster bukanlah dewa ataupun malaikat yang bisa terlindung dari berbagai macam penyakit karena mereka mengetahui segala jenis penyakit. 

Ratusan dokter dan suster di Rumah Sakit Boromeus Bandung menderita keracunan pada Sabtu (14/6) dini hari diduga karena memakan catering yang biasa mereka makan saat bekerja. Kejadian ini terungkap ketika ratusan dokter dan perawat di RS Boromeus makan catering pada Jumat (13/6) siang. Lalu pada Sabtu dini hari ratusan dokter dan suster tersebut mengalami diare, mual dan muntah-muntah secara bersamaan.

Karena tak kunjung membaik maka mereka memeriksakan diri mereka ke RS tempat mereka bekerja. Pihak rumah sakit mengaku terkejut akan adanya kejadian yang menimpa ratusan dokter dan perawat ini. Hingga saat ini masih ada sebagian lebih dokter dan perawat yang dirawat secara intensif di RS tempat mereka bekerja ini Boromeus.

Berikut 4 Fakta kasus keracunan di RS Boromeus Bandung:

1. Makan katering lalu ratusan pegawai muntah-muntah
Sekitar 100-an perawat dan dokter di Rumah Sakit (RS) Borromeus Bandung mengalami keracunan makanan. Pihak RS menduga kejadian ini berasal dari makanan rekanan catering. UGD RS Borromeus pun merawat mereka yang menjadi korban keracunan.

Kejadian terjadi pada korban pada Sabtu 14 Juni lalu. Beberapa orang yang merasakan gejala diare dan muntah-muntah mulai berdatangan. Jumlah nya diperkirakan mencapai 100 orang yang berasal dari internal rumah sakit.

"Mereka yang makan catering ini Jumat siang, dan gejala baru terasa pada Sabtu dini hari," kata Dirut RS Borromeus Suriyanto, Senin (16/6).

Hingga saat ini beberapa orang masih menjalani perawatan baik secara rawat jalan atau rawat inap.

2. Korban keracunan hanya suster, dokter dan pegawai RS
Rumah Sakit (RS) Borromeus Bandung masih melakukan perawatan intensif terhadap 50 karyawannya yang diduga keracunan makanan. Ada sekitar 100 korban yang merupakan dokter, suster serta karyawan lainnya. 

Pihak RS Borromeus memastikan tidak ada korban selain pihak internal rumah sakit. Direktur Utama RS Borromeus Suriyanto mengaku, makanan untuk pasien berasal dari dapur rumah sakit. Adapun untuk karyawan berasal dari catering rekanan yang selama ini sudah dipakai jasanya.

"Tidak ada korban yang berasal dari masyarakat umum. Yang dari catering hanya internal karyawan. Sementara para pasien makan dari dapur rumah sakit," katanya Senin (16/6).

3. Korban sudah ada yang diperbolehkan pulang
Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Boromeus Suriyanto mengatakan bahwa 50 dari 100 korban keracunan, saat ini sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. "Sedangkan sisanya masih ada di ruang rawat inap," jelasnya.

Pihaknya memperbolehkan sebagian karyawannya yang keracunan tersebut lantaran kondisinya sudah membaik dan tidak sefatal yang dirawat inap di RS Boromeus. Suriyanto juga mengatakan bahwa pihak rumah sakit sedang mendalami kejadian keracunan yang menerpa karyawannya, karena yang keracunan hanya pihak karyawannya.

Menurutnya makanan yang disantap oleh para pegawainya ini berasal dari dapur karyawan. Sedangkan yang memasak adalah koki yang berasal dari catering rekanan yang selama ini digunakan jasanya untuk konsumsi pegawainya.

4. Dinkes melakukan penyelidikan terkait kasus keracunan
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung akan menelusuri penyebab keracunan yang menimpa ratusan karyawan RS Borromeus Bandung. Tim khusus sudah dikerahkan untuk mengetahui penyebab keracunan massal itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanegara, mengatakan tim tersebut nanti akan melakukan penelusuran terhadap sisa makanan dari rekanan katering rumah sakit pelat merah itu. "Kita akan cari sisa-sisanya. Masih ada gak yang menyimpan sisa itu. Mudah-mudahan sample itu bisa kita dapatkan," katanya di Bandung, Senin (16/6).

Dia berharap, penyedia jasa makanan itu masih memiliki bank sample yang seharusnya tidak dibuang dalam 1x24 jam. "Jadi kalau ada apa-apa bisa memudahkan. Soalnya bisa saja bukan dari makanan, tetapi dari penyimpanan atau dalam perjalanan," ujarnya.

Sumber : http://m.merdeka.com/peristiwa/4-fakta-kasus-keracunan-di-rs-boromeus-bandung/dinkes-melakukan-penyelidikan-terkait-kasus-keracunan.html

Read More

Ridwan Kamil Beberkan Solusi untuk Lokalisasi Saritem

Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tetap memprioritaskan pembangunan pusat emas di Lokalisasi Saritem. Pusat bisnis tersebut menjadi solusi agar warga setempat tidak kembali menjalankan bisnis prostitusi.

“Ada rencana dibuat pasar emas di situ (Saritem). Lokasinya deket Pasbar (Pasar Baru), bisa narik wisatawan, dan mempekerjakan warga lokal. Supaya orang yang tidak ada urusan dengan bisnis itu, bisa melanjutkan kehidupan ekonominya,” ucap Ridwan di Plaza Balai Kota Jalan Wastukancana Kota Bandung.

Ridwan menyatakan, memang solusi untuk Saritem menjadi perdebatan. Tetapi pada kepemimpinan dirinya dengan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial ingin diselesaikan secara ekonomi.

“Ada perbincangan kenapa gak jadi RTH (ruang terbuka hijau). Ada rencana yang tidak bisa langsung eksekusi. Sebelum eksekusi, ada solusi ekonomi hadir,” tuturnya.

Dia menegaskan, dalam waktu dekat solusinya rutinitas eksekusi penertiban yang dimulai Jumat (13/6/2014). Penertiban menunggu waktu tepat.

“Setelah kemarin, kita bikin strategi kreatif. Pembebasan terus dilakukan, ujung-ujungnya solusi ekonomi yang menurut kami sudah ideal. Ini aspirasi memuncak, juga jelang puasa,” tandasnya.

Ridwan menyebutkan, memang ada upaya pembebasan lahan agar lokalisasi berhenti total. Tetapi ada kendala karena masalah pembelian aset sedang dalam sorotan aparat penegak hukum.

“Kondisi rumah yang jadi aset Pemkot dibikin fungsi sementara agar tidak nganggur. Dalam 2-3 tahun, pembelian aset bisa dilanjutkan. Kita akan hati-hati dalam beli membeli aset,” ungkap Ridwan.

Untuk solusi, Ridwan akan meminta pihak swasta yang ingin membangun di Kota Bandung untuk membeli aset di Saritem dan menghibahkan lagi ke Pemkot Bandung.

“Pemerintah bisa memberikan izin bangunan yang melebihi dari kebutuhan dengan cara mengompensasi menyediakan ruang publik atau kepentingan umum. Kalau secara tata kota masih oke, boleh lebih, tapi buktikan untuk kepentingan publik. Jadi yang membeli aset itu swasta, tapi dihibahkan jadi aset ke kota. Itu lebih aman,” pungkasnya.  (inilah/sbb/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/06/15/53158/ridwan-kamil-beberkan-solusi-untuk-lokalisasi-saritem/#axzz34kaf0jwg

Read More